Antisipasi Pembelahan Politik Pemilu 2024

GOTVNEWS, TANJUNGPINANG - Sebagai wujud langkah antisipasi secara dini, akan potensi pembelahan politik dan permasalahan lainnya pada Pemilu 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) 2021, untuk mencari kader yang mampu mengedukasi serta memberikan sosialisasi pendidikan politik pada masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui, pada Pilpres 2019 lalu, masyarakat Indonesia dapat dikatakan sempat terbagi secara politik akibat pembelahan politik karena kuatnya pengaruh kedua Capres waktu itu, dampak perpecahan pun sempat mewarnai negri ini bahkan paska Pilpres.

Untuk mencegah adanya pembelahan politik terjadi kembali, Bawaslu RI secara dini melaksanakan program pendidikan politik melalui sekolah kader Pengawas Partisipatif (SKPP), guna melahirkan kader - kader yang kemudian dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama dalam hal pendidikan politik, atau bagaimana cara memahami demokrasi secara baik, demi menciptakan pemilu yang aman dan damai.

Pencegahan pembelahan politik ini merupakan hal penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia saat ini, karena dengan memahami perbedaan hak politik maka potensi perpecahan dapat diminimalisir.

Hal tersebut disampaikan langsung komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja, saat membuka langsung SKPP tingkat dasar 2021, di Hotel CK, Kota Tanjungpinang.

SKPP 2021 kali ini, tetap dilaksanakan meski ditengah pandemi COVID 19, program nasional Bawaslu ini dilaksanakan serentak di 100 titik seluruh Indonesia, salah satunya di Provinsi Kepri, dan Kota Tanjungpinang berkesempatan menjadi salah satu tuan rumah SKPP 2021. Jumlah peserta SKPP di Kota Tanjungpinang sekitar 74 orang, terdiri dari 13 orang Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan 18 orang dan Kota Tanjungpinang 37 orang peserta.

Untuk mendukung Protkes, dalam SKPP 2021 ini setiap peserta wajib telah menerima vaksin terlebih dulu, serta bersedia mengikuti tes Antigen.

SKPP 2021 ini akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 1 Oktober hingga 3 Oktober mendatang, dengan memberikan materi pengawasan kepada para peserta untuk bekal yang akan disosialisasilkan ke tengah masyarakat.

Baca Juga : Tanjungpinang Masuk Level 1, Penanganan Covid-19

Kendati Pemilu 2024 masih cukup jauh, namun pendidikan politik serta peningkatan wawasan masyarakat dalam pendewasaan berdemokrasi perlu ditanamkan sejak dini, sebagai langkah awal untuk menciptakan kondisi demokrasi yang ideal, mengingat banyaknya masalah dan pelanggaran Pemilu yang masih terjadi, ketika pesta demokrasi berlangsung beberapa dekade lalu.(Drl)