Fraksi PKS Dorong Otonomi Khusus Kepri

GOTVNEWS, TANJUNGPINANG - Dorongan untuk mewujudkan wacana Provinsi Kepri sebagai daerah yang mendapatkan Otonomi Khusus, masih terus berlanjut, kali ini datang dari Fraksi PKS DPRD Kepri, yang menilai jika Otonomi Khusus terwujud , sungguh berpotensi dalam meningkatkan PAD Kepri kedepannya, agar Kepri dapat lebih maju, sehingga mampu bersaing secara pembangunan dengan Provinsi lainnya .

Pendapat akan pentingnya wacana Otonomi Khusus bagi Provinsi Kepri ini disampaikan oleh Fraksi PKS, saat menyampaikan pandangan akhir pada paripurna RPJMD Pemprov Kepri periode 2021 - 2026, di kantor DPRD Kepri, Dompak Tanjungpinang.

Hal ini dilatar belakangi naiknya angka proyeksi belanja opersional Pemprov Kepri sekitar 5,43 %, bahkan hingga akhir tahun RPJMD diproyeksikan terjadi kenaikan hingga 6,21 %, ditambah lagi dengan naiknya proyeksi belanja pegawai hingga 7,17%, dan beberapa item belanja lainnya.

Kenaikan proyeksi belanja operasional ini , tentunnya harus disiasati dengan pengoptimalisasi pendapatan oleh Pemprov Kepri, seperti memperjuangkan wacana Otonomi Khusus yang sejak tahun 2011 lalu telah digaungkan, namun belum menemukan titik terang.

Ditemui usai Paripurna, anggota Komisi IV DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menegaskan bahwa Otonomi Khusus sejatinya harus diperjuangkan oleh semua pihak di Kepri, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab dengan Otonomi Khusus Kepri berkesempatan mengelola kekayaan alam dan kelautan secara maksimal, yang saat ini masih dikuasai oleh pemerintah pusat.

Baca Juga : Belajar Tatap Muka Terancam Tidak Dilanjutkan

Dukungan dan kekompakan Stake Holder sangat diperlukan untuk memperjuangkan Otonomi Khusus, apalagi , saat ini diketahui rancangan undang undang kepulauan, masih mendapatkan banyak penolakan dari beberapa kementrian terkait, namun hal ini tidak boleh menyurutkan tekad Kepri untuk mendapatkan hak Otonomi Khusus.

Jika Otonomi Khusus dapat terwujud di Kepri , seperti halnya di beberapa daerah yakni Papua, Aceh dan lainnya, maka Kepri berpotensi memiliki pendapatan asli daerah yang lebih baik dari kondisi saat ini, terutama di bidang labuh jangkar yang diketahui masih mengalami tarik ulur dari Pemerintah Pusat.(Drl)