Plt Bupati Bintan Diminta Lebih "Agresif"

GOTVNEWS, BINTAN - Estafet pemerintahan di Kabupaten Bintan yang saat ini dipegang oleh Wakil Bupati Bintan, Robby Kurniawan, kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bintan, dituntut lebih sigap dan cekatan menjalani roda pemerintahan, terutama di tengah pandemi Covid 19.

Paska tertangkapnya Bupati Bintan, Apri Sujadi sebagai tersangka atas dugaan kasus TPK cukai rokok dan MMEA di Bintan, estafet pemerintahan secara otomatis beralih ke wakil Bupati Bintan, Robby Kurniawan, sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bintan.

Sebagaimana yang diketahui, kondisi pandemi Covid 19 saat ini, menuntut kesigapan Kepala Daerah Bintan, untuk lebih cekatan serta pro aktif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang saat ini pegang oleh Robby, kini dirinya memiliki tugas dan yang lebih besar sebagai pimpinan tertinggi di Pemkab Bintan.

Hal ini juga menjadi sorotan dari Pengamat Politik yang juga akademisi dari salah satu Universitas di Kepri, Rooby Patria.

Pengamat politik ini melanjutkan, Robby dituntut memiliki kemampuan konsolidasi kedalam internal Pemkab Bintan, yakni di tiap - tiap OPD agar dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mengingat sejarah pejabat Pemkab Bintan yang telah dua kali bermasalah dari segi aturan hukum.

Baca Juga : Peringatan Hut Ri Ke 76 Pemko Tpi

Kendati demikian Robby memiliki peluang yang cukup baik, karena memiliki mentor yang berpengaruh di Kepri, tidak lain adalah ayahnya sendiri, Gubernur Ansar Ahmad, yang pastinya memiliki pengalaman dalam memimpin Kabupaten Bintan beberapa tahun silam.

Sementara itu, untuk kekosongan jabatan kepala daerah Pemkab Bintan, beberapa nama wakil rakyat di Bintan telah bermunculan saat ini untuk dijagokan sebagai Bacawabup Bintan selanjutnya, namun wacana ini masih memiliki waktu yang cukup panjang yakni tahun 2022 mendatang, serta tergantung proses hukum atas Apri Sujadi yang saat ini masih berstatus tersangka KPK. Jika nantinya kasus tersebut sudah ingkrah maka Robby Kurniawan kembali dituntut untuk melakukan konsolidasi kepada lima partai koalisi, agar proses pemilihan cawabup dapat berjalan lancar.(Drl)