Tangani PMI Ilegal Dimulai Dari Hulu

GOTVNEWS, TANJUNGPINANG - Kasus tenggelamnya kapal pengangkut PMI ilegal di perairan Tanjung Balau, Johor Bahru, Malaysia, pada akhir tahun 2021 lalu, merenggut banyak korban jiwa, membuat segenap pihak menyoroti permasalahan ini, yang menilai agar dapat ditangani secara intensif dan masif, supaya tragedi serupa tak terulang kembali.

Akhir tahun 2021 di lautan Kepri , terjadi insiden yang merenggut puluhan nyawa PMI ilegal , yang hendak masuk ke negara Malaysia dengan cara tak resmi, diduga akibat dihantam ombak akibat cuaca buruk.

Membuat kapal yang ditumpangi para PMI karam, hingga menewaskan puluhan nyawa, yang hendak mencari rezeki di Malaysia.

Atas insiden ini, pelabuhan "tikus" yang diduga kerap menjadi poin keberangkatan bagi PMI ilegal, kini aktivitas ditutup oleh aparat penegak hukum, pasca tragedi tewasnya puluhan nyawa PMI ilegal beberapa minggu silam.

Atas insiden ini , tak luput dari sorotan salah satu pengamat ekonomi di Kepri, yang juga mantan Ketua Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah. Dirinya melihat dari sisi yang berbeda, terkait solusi penanganan PMI ilegal.

Bahwa masalah ini seharusnya diselesaikan pada hulu permasalahannya, akibat rendahnya lapangan pekerjaan, terkhusus bagi putra tempatan. Sehingga Kepri menjadi suatu daerah , dengan angka persentase pengangguran yang tinggi di Indonesia, sekitar 11 %.

Menurut Iskandarsyah, memberikan lapangan pekerjaan adalah solusi terbaik bagi masalah ini dan diikuti solusi lainnya, seperti pelatihan skill kerja hingga memantapkan UKM di Kepri misalnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada sekitar 4.500 orang di Kepri khususnya di Kabupaten Karimun, yang menggantungkan nasibnya di negeri jiran Malaysia. Hal ini seharusnya menjadi atensi Pemda untuk bisa memakmurkan rakyatnya, dengan membuka lapangan kerja serta memperluas peluang investasi.

Kondisi pandemi yang terjadi selama dua tahun belakangan, memang menjadi pemicu merosotnya ekonomi, sehingga setiap pribadi harus berjuang dan bertahan demi kelangsungan hidup, semestinya dapat didukung oleh pemerintah dan pihak swasta, sehingga rakyat tak perlu lagi , mencari nafkah di negeri jiran.(Drl)